Prioritas Program dan Kegiatan Strategis 2010
1. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Sejahtera
a. Pembangunan Pendidikan
No | Sasaran RPJMD 2006-2010 | Program Pokok RPJM 2006-2010 | Kebijakan & Program Strategis 2009 | SKPD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Meningkatnya derajat dan kualitas pendidikan masyarakat yang ditandai dengan: a. Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan nonformal dari 23,4 % (2005) menjadi 50 % (2010) b. Tercapainya Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 2010 c. Angka melek huruf meningkat dari 97,1 % tahun 2005 menjadi 99 % tahun 2010 d. APK SMU/MA/SMK meningkat dari 42 % tahun 2005 menjadi 49 % tahun 2010 e. Meningkatya kualitas proses belajar dan lulusan semua jenjang pendidikan yang ditandai oleh: 1) Meningkatnya kelayakan mengajar guru SD/MI dari 8,18 % (2005) menjadi 25 % (2010) 2) Meningkatnya kelayakan mengajar guru SMP/MTS dari 62,07 %(2005) menjadi 85 % (2010) 3) Meningkatnya kelayakan mengajar guru SMA/SMK/MA dari 89,79 %(2005) menjadi 95 % (2010) 4) Meningkatnya Kualifikasi dan Peran Pengawas Sekolah f. Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal yang ditandai oleh meningkatnya kualitas lulusan serta kualifikasi dan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan nonformal; 1) Pamong Belajar, 2) Tutor/Instruktur 3) Widiyaiswara 4) Kader 5) Pendidik nonformal lainnya | 1. Memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal; a) PAUD (TK/RA) b) SD/MI c) SMP/MTS d) SMA/SMK/MA 2. Memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan Nonformal, negeri dan swasta a) Program Pemberantasan Buta Aksara b) PAUD Nonformal (Play Group, Pengasuahan Bersama, Posyandu Terintegrasi, BKB) c) Pendidikan Kesetaraan bagi anak putus sekolah dan di daerah terpencil (Paket A SD, Paket B SMP, Paket C, dan satuan pendidikan sejenis lainnya) d) Pendidikan Kecakapan Hidup dan Latihan Kerja bagi generasi muda dan pencari kerja 3. Mengembangkan pendidikan Informal di tengah masyarakat. a) Pendidikan keagamaan b) Pendidikan dalam keluarga c) Pendidikan informal di tengah masyarakat d) Program lainnya yang sesuai 4. Mengembangkan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. a) Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kemampuan profesional pendidik dan tenaga pendidikan (guru, pengawas sekolah, pamong belajar, tutor, widiyaiswara, penilik dan tenaga kependidikan lainnya) b) Mengembangkan program kejuruan yang represntatif dan berbasis keunggulan lokal c) Mengembangkan program pembelajaran yang bermutu dan sesuai potensi personal siswa d) Melengkapi sarana dan prasarana peningkatan mutu pada setiap jenjang dan jenis pendidikan 5. Meningkatkan peran serta semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. a) Meningkatkan partispasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam pembangunan pendidikan b) Meningkatkan peranserta masyarakat, dunia usaha, perantau, dan alumni sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata | PAUD (TPA, Play Group, TK/RA) 1. Pembinaan dan Pengembangan PAUD formal dan nonformal 2. Pelatihan dan pembinaan pendidik dan pengelola PAUD Wajar 9 tahun 1. Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan dasar dalam rangka pencapaian Tuntas Wajar 9 tahun 2. Optimalisasi Besasiswa Retrival dan Beasiswa bagi siswa miskin dan antisipasi siswa DO 3. Rehab gedung SD/SMP dan Penambahan RKB ber- dasarkan prioritas* 4. Optimalisasi Penyelenggaraan Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A SD/Paket B SMP Pendidikan Menengah 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 2. Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin 3. Pengembangan Sekolah Kejuruan yng representatif dan berbasis keunggulan lokal 4. Penyediaan sarana pendukung seperti Labor IPA/ Bahasa/Komputer/Workshop pada SMA/SMK 5. Pengembangan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Non Formal dan Informal 1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yg berorientasi kewirausahaan bagi anak putus sekolah dan yng tidak melanjutkan 2. Pembinaan dan penataan lembaga kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Kelompok Belajar yang ada di masyarakat 3. Pembinaan Didikan Subuh, MDA, TPSA, Remaja Mesjid, Majelis Taklim, dll Peningkatan Mutu Pendidikan 1. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan kelayakan mengajar guru dan tenaga pendidik lainnya 2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik lainnya melalui:
3. Penyusunan kerangka dasar (master plan) pembangunan sekolah/program kejuruan yang representatif dan berbasis keunggulan lokal 4. Pembinaan kreatifitas dan pengembangan bakat siswa mulai dari tingkat sekolah, kecamatan dan kabupaten 5. Pendirian dan Optimalisasi pustaka sekolah, laboratorium, workshop, forum ilmiah siswa, 6. Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning 7. Pembudayaan proses pendidikan yang bermutu, adil dan terjangkau 8. Peningkatan peran/pemberdayaan pengawas sekolah Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1. Optimalisasi peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam pembangunan pendidikan 2. Meningkatkan peranserta masyarakat, dunia usaha, perantau, dan alumni sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata | Dinas Pendidikan SMP/SMA/SMK UPTD Diksar UPTD SKB BKD, Bappeda, BPM, Dinas PU, |
b. Pembangunan Kesehatan Masyarakat
No | Sasaran RPJMD 2006-1010 | Program Pokok RPJM 2006-2010 | Program & Kegiatan Strategis 2009 | SKPD |
2. | Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dari 64,6 thn menjadi 67,6 tahun 2010 dan ditandai oleh: a. Angka Kematian Bayi (AKB) b. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) c. Pravelansi Gizi Buruk d. Angka kematian akibat penyakit menular dan endemis e. Akes/cakupan terhadap air bersih dan sanitasi sehat f. Laju Pertambahan Penduduk | 1. Menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih dan sehat pada semua komponen masyarakat, melalui: a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan dan perilaku hidup yang bersih dan sehat b) Mengoptimalkan pendekatan Jorong Siaga c) Menempatkan keluarga dan individu sebagai basis pembangunan kesehatan d) Menurunkan kasus penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan e) Mengintensifkan upaya penanggulangan peredaran minuman keras dan NAPZA 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan terjangkau melalui: a) Peningkatan kualitas dan distribusi SDM bidang kesehatan b) Peningkatan ketersediaan dan cakupan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesri, Polindes, dan sarana pelayanan lainnya) c) Penyediaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin d) Penyediaan sistem pembiayaan kesehatan bagi masyarakat e) Pengendalian pertumbuhan penduduk 3. Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat, kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani, dan social melalui; a) Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi yang sehat dan aman b) Meningkatkan kondisi yang sehat pada lingkungan pemukiman, perumahan, instansi dan tempat umum | Menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih dan sehat 1. Optimalisasi Jorong Siaga 2. Pemberdayaan kader kesehatan disetiap jorong. 3. Peningkatan kemampuan kader kesehataan dalam mendorong tumbuh kembangnya perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Peningkatan peran lembaga – lembaga masyarakat dalam penanggulangan dan pengawasan peredaran NAPZA dan minuman keras Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan terjangkau melalui 1. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan dan promosi kesehatan pada RSUD, Puskesmas, Pustu dan Poskesri 2. Pemberantasan penyakit menular dan endemis 3. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan minimal. 4. Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan di RSU Puskesmas, Pustu dan Poskesri. 5. Pemenuhan kebutuhan minimal peralatan kesehatan dan obat pada RSU, Puskesmas, Pustu, dan Poskesri 6. Penyediaan sistem pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin 7. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Memantapkan pembangunan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi yangt aman dan sehat. 2. Peningkatan sistem pengelolaan sampah di tengah – tengah masyarakat. 3. Memasyarakatkan budaya hidup bersih dan sehat melalui kerjasama antar lembaga, promosi dan penyululuhan, penggunaan sanitasi sesuai standar kesehatan. | Dinas Keseahatan, RSUD, Puskesmas, BKD, Bappeda, BKB dan PP, BPM |
c. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
No | Sasaran RPJMD 2006-1010 | Program Pokok RPJM 2006-2010 | Program & Kegiatan Strategis 2009 | SKPD |
Pertanian (Pertanian tanaman pangan, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan) | ||||
1. Meningjkatnya produktifitas dan konstribusi pertanian terhadap Pertumbuhan ekonomi dari 5,75 (menjadi) menjadi 7 % (2010) 2. Meningkatnya distribusi pertanian terhadap PDRB dari 45,27 % (2005) menjadi 47 % (2010) 3. Meningkatnya pendapatan perkapita petani dari Rp 3,6 juta (2005) menjadi Rp 5,5 juta (2010) | 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 2. Memberdayakan kelembagaan masyarakat tani. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan pertanian 4. Mengembangkan kawasan pertanian strategis dan potensial | Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani 1. Pelatihan petani yang berorientasi agribisnis dengan melibatkan pengusaha / pelaku pertanian yang telah sukses 2. Penerapan tekhnologi budidaya pertanian 3. Optimalisasi peran penyuluh dalam rangka Pengembangan sektor pertanian 4. Peningkatan pemahaman Pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Tani 1. Pemberdayaan Keltan, Gapoktan dan Asosiasi Pertanian dalam pemanfaatan lahan tidur. 2. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM. Nagari) sebagai basis pertumbuhan ekonomi masyarakat 3. Pengembangan pilot proyek pertanian Hulu ke hilir secara terpadu dengan mengoptimalkan peran BUM Nagari. 4. Fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat tani dalam upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Pembangunan Pertanian 1. Optimalisasi penyediaan sarana prasarana pengairan yang memadai 2. Peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat 3. Penyediaan sarana prasarana penunjang produksi dan pemasaran hasil pertanian Pengembangan Kawasan pertanian strategis 1. Pengembangan dan penyediaan bibit unggul sesuai dengan karakteristik daerah 2. Pengoptimalan peran penyuluh terhadap peningkatan produktifitas kawasan pertanian strategis 3. Pengembangan kawasan pertanian organik secara terpadu | Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Hutbun, Dinas PU, Dinas Koperindag, Bappeda, BPM, Dinas Perhubungan, Kantor Ketahanan Pangan | |
Perdagangan, Jasa, dan Industri | Perdagangan, Jasa, dan Industri | |||
1. Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan, jasa hotel/restoran dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi dari 6,9 % (2005) menjadi 10 % (2010) 2. Meningkatnya distribusi sektor perdagangan, jasa hotel/restoran dan industri terhadap PDRB dari 10,21 % (2005) menjadi 20 % tahun 2010 | 1. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perdagangan, jasa, dan industri. 2. Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap perluasan jaringan pasar, permodalan, dan kemitraan usaha. 3. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang berbasis pertanian dan pariwisata | Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perdagangan, jasa, dan industri. 1. Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi pelaku UKM 2. Optimalisasi peran forum komunikasi pelaku usaha dari hulu ke hilir dalam rangka peningkatan daya saing produk daerah 3. Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban mereka dalam berusaha. Peningkatan akses pelaku usaha terhadap perluasan jaringan pasar, permodalan, dan kemitraan usaha. 1. Pengembangan informasi permodalan, peluang pasar dan harga pasar 2. Pengembangan pasar dan distribusi produk dengan peningkatan nilai tambah (kemasan dan keragaman produk) 3. Penataan pengusaha transportasi dan jasa angkutan barang 4. Formalisasi dan penguatan sektor informal Pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang berbasis pertanian dan pariwisata 1. Penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha berbasis pertanian dan pariwisata 2. Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah | Dinas Koperindag, Dinas Sosnaker, Dinas Pariwisata, BPM, Dinas Perhubungan, KPPT dan Bappeda | |
Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro | ||||
1. Meningkatnya konstribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dari 4,06 % (2005) menjadi 7,5 % (2010) 2. Meningkatnya akses permodalan masyarakat untuk usaha produktif; 25 % dibanding 2005 | Meningkatkan kualitas SDM dan manajamen pengelola koperasi dan lembaga keuangan mikro | 1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan mikro 2. Mendorong peran serta masyarakat tani/usaha utuk memanfaatkan Koperasi dan lembaga keuangan mikro sebagai wadah pengembangan usaha | Dinas Koperindag, , BPM, DPPKAD, dan Bappeda | |
Pariwisata | ||||
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatatawan rata-rata 15 % setiap tahun 2. Makin baiknya konstribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat | 1. Pengembangan dan penataan kawasan pariwisata strategis dan potensial. a) Kawasan Singkarak b) Kawasan Arosuka c) Kawasan Danau Kembar 2. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan 3. Meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan ekonomi dan ketahanan budaya | Pengembangan Objek wisata unggulan 1. Membangun Kawasan Taman Hutan Kota Terpadu di Arosuka 2. Pengembangan potensi agro sebagai salah satu daya tarik wisata di Ibukota dan sekitarnya 3. Pelibatan swasta profesional dalam pengelolaan objek wisata di aset pemerintah daerah Peningkatan partisipasi masyarakat 1. Pengelolaan keragaman budaya masyarakat sebagai aset wisata daerah 2. Pembinaan Masyarakat sadar wisata 3. Pengembangan pemasaran wisata 4. Menumbuhkembangkan budaya dan peluang industri kerajinan yang berbasis pariwisata | Dinas Pariwisata, Dinas Sosnaker, Dinas Koperindag, BPM, Dinas Perta-nian, Dinas Hutbun, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bappeda, KPPT, Satpol PP | |
Pertambangan dan Energi | ||||
1. Meningkatnya konstribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi dari 7,72 % tahun 2005 menjadi 10 % tahun 2010 2. Meningkatnya konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari 3,66 % tahun 2005 menjadi 7 % tahun 2010 | 1. Penataan kawasan potensi tambang dan sumber daya mineral. 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola pertambangan dan energi 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pertambangan dan energi | Penataan dan Peningkatan kualiatas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1. Penataan kawasan strategis berwawasan lingkungan 2. Penyusunan dan penyebarluasan peta rawan bencana Kabupaten Solok 3. Pemaksimalan kajian AMDAL dalam setiap perencanaan Pembangunan yang berdampak lingkungan 4. Pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan energi dan Sumberdaya mineral 1. Penertiban usaha pertambangan, energi dan Sumberdaya mineral 2. Study kelayakan potensi pertambangan, energi dan sumber daya mineral 3. Penataan Prosedur perizinan pertambangan, energi dan sumberdaya mineral yang mudah dan transparan 4. Pembinaan usaha dan pelaku tambang rakyat 5. Pengembangan ketenaga listrikan pedesaan secara mandiri maupun bersinergi | Dinas Pertambangan, , Kantor LH, KPPT, Kantor Satpol PP, Bappeda | |
Kehutanan dan Lingkungan Hidup | ||||
1. Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan kasus ilegal logging 2. Meningkatnya ketaatan terhadap kajian dan penerapan AMDAL | 1. Meningkatkan perlindungan dan konservasi hutan untuk kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum tentang kehutanan dan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. | Peningkatan perlindungan dan konservasi hutan untuk kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran/perusakan hutan 2. Memasyarakatkan kesadaran bersih lingkungan dengan pola mandiri 3. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan masyarakat secra efektif dan produktif. 4. Meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum tentang kehutanan dan lingkungan hidup secara swadaya di Nagari Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. 1. Menumbuhkembangkan budaya penanaman pohon yang bernilai ekonomis (kayu dan buah) pada lahan tidur sebagai penopang ekonomi masyarakat. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan bagi kesejahteraan masyarakat 3. Diversifikasi usaha masyarakat disekitar kawasan hutan seperti usaha pertanian, kerajinan, dll. | Dinas Hutbun, Kantor LH, Sat Pol PP | |
Ketenagakerjaan | ||||
1. Makin baiknya penyaluran dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan 2. Menurunnya angka penganguran sebesar 15 % dari tahun 2010 | 1. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan 2. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang didukung oleh struktur sosial masyarakat. 3. Peningkatan koordinasi lintas sektoral terhadap pengelolaan ketenagakerjaan dan pembinaan kewirausahaan pada masyarakat | 1. Optimalisasi peran BLK sebagai alternatif peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif 2. Memfasilitasi penyediaan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan perusahaan-perusahaan penampung tenaga kerja 3. Penyusunan data base dan Pelaksanaan bursa ketenaga-kerjaan | Dinas Sosnaker, Dinas Pendidikan, Bappeda | |
2. Membangun Manajemen Pemerintahan Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
No | Sasaran RPJMD 2006-1010 | Program Pokok RPJM 2006-2010 | Kebijakan & Program Strategis 2009 | SKPD |
1. Meningkatnya etos kerja dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik dan pemerintahan 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah 3. Menurunya tingkat penyimpangan dari 0,05 % tahun 2005 menjadi 0,01 tahun 2010 | 1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM aparatur di semua jajaran pemerintahan melalui pendidikan formal, non formal, dan kedinasan 2. Menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap SKPD dan pemerintahan nagari 3. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-governance) 4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan dan kecukupan sarana dan prasarana sesuai kewenangan dan kemampuan daerah 5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan kompetensi Aparatur 1. Peningkatan kompetensi Aparatur perencana, pelaksana, penyuluh dan pengawas 2. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan pengadaan barang / jasa 3. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola aset dan kekayaan daerah 4. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola tekhnologi informasi Penataan keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap SKPD dan pemerintahan nagari 1. Penataan dan pengembangan pola karier berdasarkan kompetensi 2. Optimalisasi sistim informasi kepegawaian 3. Meningkatkan pemanfaatan tekhnologi informasi sebagai upaya mewujudkan e-governance Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah melalui : 1. Penyusunan standar harga dan standar belanja barang/jasa 2. Optimalisasi sistem pengawasan 3. Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan | Setda, BKD, Badan Diklat, Bawasda, DPPKAD, Bappeda, atpol PP, Kecamatan |
3. Memperkuat Sinergisitas Pemerintah, Masyarakat, Perantau dan Swasta dalam Setiap Proses Pembangunan
No | Sasaran RPJMD 2006-1010 | Program Pokok RPJM 2006-2010 | Kebijakan & Program Strategis 2009 | SKPD |
1. Meningkatnya efektifitas pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat 2. Berkurangnya jumlah nagari dan jorong yang termasuk kategori tertinggal 3. Meningkatnya peransarta masyarakat, perantau, dan dunia usaha pembangunan daerah | 1. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan 2. Meningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan, ormas, organisasi profesi, organisasi kewanitaan dan lainnya dalam membangun daerah. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur di kecamatan, nagari dan jorong tertinggal. 4. Memantapkan peran serta perantau terhadap pembangunan kampung halamannya. 5. Meningkatkan peran swasta terhadap pembangunan daerah | 1. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan dan kebijakan layanan publik 2. Peningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan, ormas, organisasi profesi, organisasi kewanitaan dan lainnya dalam pembangun daerah. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur di kecamatan, nagari dan jorong melalui pola partisipatif padat karya. 4. Peningkatan peranserta perantau terhadap pembangunan di Kabupaten Solok. 5. Peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan dengan Memberikan kemudahan dalam perizinan dan kenyamanan berinvestasi dengan prinsip saling menguntungkan | Setda, Bappeda, Dinas PU, BPM, Perhubungan dan In formatika, Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan |
4. Membangun Komitmen Bersama dalam Penegakan Hukum
Sasaran RPJMD 2006-1010 | Program Pokok RPJMD 2006-1010 | Kebijakan & Program Startegis 2009 | SKPD |
1. Makin baiknya kualitas kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat 2. Makin baiknya implementasi ABS/ABK di tengah masyarakat 3. Terciptanya kehidupan yang aman dan tentram 4. Makin baiknya penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia | Pemberdayaan Lembaga-lembaga Keagamaan Pemantapan program kembali ke surau sebagai wadah pendidikan menuju terbinanya masyarakat ABS-SBK. Pengembangan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara Alqur’an Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama. Mendorong pewarisan dan pelestarian dan pengembangan budaya asli daerah: Peningkatan penggunaan media komunikasi dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada aparatur dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga keamanan dan ketertiban yang dibentuk masyarakat. Meningkatnya upaya-upaya perlindungan terhadap perermpuan dan anak Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas hak asasinya sebagai warga Negara | 1. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Keagamaan 2. Pemantapan program kembali ke surau sebagai wadah pendidikan menuju terbinanya masyarakat ABS-SBK. 3. Pengembangan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara Alqur’an 4. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama. 5. Mendorong pewarisan dan pelestarian budaya asli daerah: 6. Peningkatan penggunaan media komunikasi dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada aparatur dan masyarakat 7. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga keamanan dan ketertiban yang dibentuk masyarakat. 8. Meningkatnya upaya-upaya perlindungan terhadap perermpuan dan anak 9. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas hak asasinya sebagai warga Negara . | Setda, Bawasda, Satpol PP, Dinsa Perhubterlkominfo, Kantor Kesbang-polinmas, |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar